Senin, 26 Maret 2012

MUSYAWARAH ADAT


Musyawarah adat untuk aplikasi manajemen suku dan pemberdayaan hukum adat dalam hukum nasional, acara ini diadakan  selama dua hari tanggal 24 dan 25 maret 2012 tepatnya di daerah kota solok dan kabupaten solok, Solok Saiyo Sakato atau yang disingkat dengan S3 tergerak untuk melaksakan muswarah adat untuk membahas mengenai aplikasi manajeme suku dan pemberdayaa hukum adat dalam hukum nasional.

Undangan musyawarah yang terlihat dari meja registrasi peserta dari kab pasaman barat, kab tanah datar, kab 50 kota, kab pesisir selatan di gedung kubung tigo baleh kota solok

Pembukaan dari musyawarah adat ini dilaksanakan pada hari sabtu 24 maret 2012 di gedung kubung tigo baleh daerah solok.Yang berlangsung cukup meriah dengan kehadiran bapak Gamawan Fauzi beserta tamu undangan lainnya. Dalam pembahasannya musyawarh adat ini dibagi kedalam 3 komisi yaitu
1.     Komisi manajemen suku
2.    Komisi restorative justice
3.    Komisi otonomi nagari

Namun dalam postingan ini saya hanya dapat menjelaskan tentang pembahasan pada komisi 2 restoratife justice, karna sebagai notulis saya hanya bertugas untuk membuat notulen seminar di komisi dua itu. Lumayan pengalaman yang sangat menarik dapat ikut bergabung dalam kepanitian acara besar seperti ini, suatu acara yang dihadiri oleh pemuka-pemuka kaum di seluruh sumbar beserta perantau-perantau sumbar yang peduli dengan kemurnian adat minang kabau.

suasana sidang komisi 2 Restorative justice di super Hall GOR batu batupang
kabupaten solok

Topiknya Restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa disisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam pengertian ini, keadilan restoratif dapat ditempatkan dalam posisi sebagai salah satu untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir restoratif justice adalah untuk melindungi kepentingan pelaku utama tanpa merugikan korban. Konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dengan yang biasa dianut dalam praktek keadilan pidana selama ini. Penangan perkara pidana selama ini cendrung bersifat retributif (pembalasan) dan utilitarian atau rehabilitatif (memperbaiki). Sementara metode penyelesaian perkara pidana dalam konsep restoratif justice adalah secara musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing serta wakil masyarakat. Jadi dalam konteks restoratif justice ini otoritas penyelesaian perkara pidana diserahkan atau dialihkan dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat

Sebagai contoh dalam hukum adat minang kabau yang breperan penting dalam penyelesaian masalah kemenakan dipegang oleh ninik mamak, seharusnya tidak ada ninik mamak yang melaporkan kemenakannya kepada polisi selagi itu tidak menyangkut perpecahan dalam NKRI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku, atau contoh lainnya masalah sengketa tanah ulayat dalam kaum yang notabenenya bukan hak penyelesaian berdasarkan hukum positif dan murni ini adalah kewenangan dari hukum adat.

Selain itu pada rapat komisi 2 Restorative justice di gedung super Hall GOR batu batupang 25 maret 2012 bapak Nudirman Munir juga menyempaikan bahwa pengajuan RUU tentang peradilan hukum adat yang diharapkan dapat diterima dan segera bisa direalisasikan.
sidang paripurna pada sore harinya di gedung solok nan indah kabupaten solok


Walaupun hanya berlangsung dua hari bagai saya musyawarah adat ini cukup berkesan.

tergabung dalam tim yang tidak suka jeprat jepret maka saya harus puas dengan satu-satunya photo yang diambil disela-sela menerima registrasi peserta musyawarah

1 komentar:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...